TRIBUNMETRO.COM, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), H. Erman Suparno, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan nasional melalui penguatan moral, pendidikan, ekonomi, hingga tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai pelantikan pengurus IPHI masa bakti 2026–2031 yang menjadi awal dimulainya berbagai program strategis organisasi dalam lima tahun mendatang.
Erman menilai para alumni haji memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus berkontribusi aktif terhadap penyelesaian berbagai persoalan bangsa.
Oleh karena itu, IPHI menyusun lima pokok pikiran yang menjadi dasar perjuangan organisasi, mulai dari penguatan ketahanan pangan, reformasi pendidikan, pembangunan ekonomi mandiri, kesiapan menghadapi krisis energi, hingga penguatan sistem hukum nasional.
Menurutnya, pembangunan bangsa tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti IPHI.
Dalam bidang haji, Erman menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelayanan jemaah agar semakin berkualitas dan efisien. Ia juga mengingatkan pentingnya pemisahan fungsi regulator dengan pelaksana guna menciptakan tata kelola yang lebih profesional.
Terkait BPKH, Erman mengatakan IPHI memiliki ikatan sejarah yang erat karena menjadi salah satu penggagas lahirnya lembaga tersebut. Karena itu, IPHI akan terus mengawal agar pengelolaan dana haji berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat optimal bagi umat Islam.
Sebagai penutup, Erman mengajak seluruh anggota IPHI untuk menjaga semangat persaudaraan, memperkuat kepedulian sosial, serta aktif mendukung berbagai program organisasi seperti IPHI Estate, Klinik Haji, kegiatan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
